Hukum Administrasi Keuangan Negara

Pengertian Hukum Adminisrasi Keuangan Negara

Hukum Adminisrasi Keuangan Negara adalah  adalah kaidah atau peraturan yang mengatur tata tertib dalam proses kerjasama yang rasional antara pemerintah dengan seluruh unsur penyelenggara negara dan masyarakat dalam rangka melaksanakan penggurusan atas semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pelanggaran atas kaidah atau peraturan dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah berupa pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum

1.      Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara;

2.      Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.      Undang-Undang No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.      Undang-Undang No. 25 TH. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.      Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.      Undang-Undang No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7.      Undang-Undang di bidang Perpajakan & Bea Cukai

8.      Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

9.   Peraturan pemerintah No. 21 Th. 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL).

10.  Peraturan pemerintah No. 24 Th. 2005 tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan

11.  Peraturan pemerintah No. 6 Th. 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

12.  Peraturan pemerintah No. 39 Th. 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Pengertian Hukum

Menurut E. Utrecht “ Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.

Menurut G. Niemeyer / Sunarjati H. Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam ia berhubungan dengan manusia-manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur pelbagai aktivitas manusia itu dalam hidup kemasyarakatan.

Menurut Leopold Pospisil “ Hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat ke arah masyarakat yang tertib “

Menurut Roscoe Pound “ Hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan masyarakat (the law as a tool of social engineering)”

Menurut Van Apeldoorn “ Adalah sulit sekali merumuskan sebuah definisi hukum yang lengkap karena luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu “ 

Fungsi Hukum

Hukum sebagai kaidah atau norma mempunyai fungsi :

1.      Menjamin kepastian hukum, yaitu :

a.       Dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret

b.      Keamanan hukum yang berarti perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim

2.      Menjamin keadilan sosial

Keadilan yang berlaku dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat

3.      Pengayoman

Melindungi manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik badan, jiwa maupun hak-hak pribadinya. Pengayoman meliputi fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan

Pengertian  Keuangan Negara

Cakupan keuangan negara meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan fungsi fiskal, lembaga fiskal, teori tentang barang dan jasa-jasa sosial atau publik, teori tentang distribusi optimal, politik fiskal, struktural pengeluaran, struktural penerimaan, pengaruh pajak dan pengeluaran pemerintah pada pola tingkah kegiatan ekonomi, pengaruh efisiensi dan kapasitas keluaran (output), kebijaksanaan fiskal dalam kaitannya dengan alokasi sumber-sumber, distribusi pendapatan dan kekayaan, stabilisasi ekonomi serta masalah kebijaksanaan. ( Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave) .

Public finance, also known as public sector economics  or public economics, focuses on the taxing and spending activities of government and their influence on the allocation of resources and distribution of income” ( Havey S. Rosen dalam “Public Finance”).

Pembahasan keuangan negara biasanya ditekankan pada segi-segi yang berkaitan dengan pengeluaran negara, pendapatan negara, perpajakan, hutang negara dan anggaran negara. ( C.  Goedhart ).

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Menurut UU No. 17 tahun 2003)

Perumusan Definisi Keuangan Negara

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan pengertian keuangan negara adalah dari sisi :

1.      Objek

2.      Subjek

3.      Proses

4.      Tujuan

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang  pengelolaan  fiskal,  sub  bidang  pengelolaan  moneter,  dan  sub  bidang  pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

1.      Objek

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  kebijakan  dan kegiatan  dalam  bidang  fiskal,  moneter  dan  pengelolaan  kekayaan  negara  yang  dipisahkan, serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang,  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.

2.      Subjek

Dari  sisi  subyek  yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki  negara,  dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

3.      Proses

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek  sebagaimana  tersebut  di  atas  mulai  dari  perumusan  kebijakan  dan  pengambilan keputusan  sampai  dengan  pertanggung jawaban. 

4.      Tujuan

Dari  sisi  tujuan,  Keuangan  Negara  meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ruang Lingkup  Keuangan Negara

Menurut Pasal 2 UU 17 Tahun 2003 Ruang Lingkup  Keuangan Negara Meliputi :

1.      Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.

2.      Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.

3.      Penerimaan Negara.

4.      Pengeluaran Negara;

5.      Penerimaan Daerah;

6.      Pengeluaran Daerah;

7.      Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain, berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

8.      Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam angka penyelenggaraan tugas pemerintah dan / atau kepentingan umum;

9.      Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.