Skip to main content

Pengertian perencanaan tenaga kerja sumber daya manusia dan mamfaatnya

Pengertian Perencanaan Tenaga Kerja / Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Perencanaan SDM adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijkan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan
Definisi dalam arti yang luas : “manpower Planning represents a systems approach to personnel in which the emphasis is on the interrelationships among various personnel policies and programs”. Dalam bahasa indonesia yakni  “Perencanaan tenaga kerja merupakan pendekatan sistem untuk personil di mana penekanannya adalah pada keterkaitan antara kebijakan berbagai personil dan program”
Dikatakan bahwa sasaran Perencanaan SDM adalah untuk memastikan bahwa organisasi :
1.      Mendapatkan dan mempertahankan kuantitas dan kualitas SDM yang diperlukan,
2.       Mampu mengantisipasi masalah-masalah yang muncul dari potensi kelebihan atau kekurangan SDM

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Tenaga Kerja (SDM) merupakan suatu proses peramalan, penentuan, pengembangan kebijakan / program, pengimplementasian, dan pengontrolan terhadap kebutuhan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas yang diperlukan organisasi, sehingga pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan posisi pegawai secara benar, dan pada waktu yang tepat, sehingga akan secara otomatis menjadi lebih bermanfaat (efektif) bagi organisasi untuk terus mencapai tujuannya.
Manfaat Perencanaan Tenaga Kerja / Sumber Daya Manusia (SDM)
Manfaat – manfaat yang ditawarkan oleh aktivitas Perencanaan SDM meliputi :
1.      Penggalakan prilaku proaktif daripada reaktif
2.      Komunikasi eksplisit tujuan perusahaan 
3.      Stimulasi pemikiran kritis dan pemeriksaan asumsi yang berkesinambungan
4.      Identifikasi kesenjangan situasi sekarang dan visi masa depan
5.      Penggalakan partisipasi manajer lini
6.      Identifikasi kendala dan peluang SDM
7.      Penciptaan Ikatan bersama
Salah satu hal penting yang merupakan manfaat Perencanaan SDM, bahwa dengan itu, dapat dimungkinkan tenaga kerja yang ada dimanfaatkan secara lebih baik, setidaknya ada pedoman yang dapat digunakan dalam penggunaan tenaga kerja yang ada secara lebih efisien dan lebih efektif.
Dengan adanya perencanaan tenaga kerja, maka usaha pertama yang harus dilakukan adalah mengadakan inventarisasi tenaga kerja dalam hal-hal sebagai berikut :
1.      Jumlah tenaga kerja yang ada
2.      Kualifikasi masing-masing tenaga kerja
3.      Lama dinas masing-masing tenaga kerja
4.      Kemampuan, pengetahuan dan pendidikan masing-masing tenaga kerja
5.      Potensi bakat masing-masing tenaga kerja
6.      Minat atau perhatian tenaga kerja

Melalui perencanaan SDM yang baik, efektifitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila SDM yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Standard Operating Prosedure (SOP) sebagai pedoman kerja juga telah dimiliki.  Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh SDM. Dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, akan mendorong karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

 baca juga artikel yang terkait : faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

kaidah Qawaid Fiqhiyyah : "Yang jadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya"

  Kaidah Fiqh اَلْعِبْرَةُبِالْمَقَاصِدِوَالْمُسَمِّيَاتِ لاَبِالْأَلْفَاظِ وَالتَسْمِيَاتِ “Yang jadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya.” Kaidah ini memberi pengertian bahwa yang jadi patokan adalah maksud hakiki dari kata-kata yang diucapkan atau perbuatan yang dilakukan bukan redaksi ataupun penamaan yang digunakan. Dan dari kaidah ini,bercabanglah satu kaidah lain yang melengkapinya, yang disebutkan dalam Jurnal Al-Ahkam Al-Adliyyah, yakni kaidah: اَلْعِبْرَةُ فىِ اْلعُقُوْدِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي “Yang dijadikan pegangan dalam transaksi (akad) adalah maksud dan pengertian bukan redaksi ataupun premis.” Makna Kaidah Dari kaidah ini dipahami bahwa saat transaksi dilangsungkan, yang menjadi patokan bukanlah redaksi yang digunakan kedua pihak yang melangsungkan transaksi, melainkan maksud hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam transaksi tersebut. Sebab, maksud hakikinya adalah p...
Post a Comment
Read more

Departementalisasi Organsasi

Pengertian Departementalisasi Organsasi Departementalisasi adalah proses penentuan cara bagaimana kegiatan yang dikelompokkan. Beberapa bentuk departementalisasi sebagai berikut : •           Fungsi •           Produk atau jasa •           Wilayah •           Langganan •           Proses atau peralatan •           Waktu •           Pelayanan •           Alpa – numeral •           Proyek atau matriks 1.       Departementalisasi Fungsional  ...
Post a Comment
Read more

kaidah qawaid fiqhiyyah :"Tidak sempurna akad Tabarru’ kecuali dengan penyerahan barang"

لاَ يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلاَّ بِالقَبْضِ   “ Tidak sempurna akad Tabarru’ kecuali dengan penyerahan barang”  berbicara tentang kaidah ini maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu : Pengertian Akad Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara’ yang karenanya timbullah beberapa hukum. Dengan memperhatikan takrit akad, dapatlah dikatakan bahwa akad itu adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing. [1] Akad termasuk salah satu perbuatan hukum (tasharruf) dalam hukum Islam. Dalam terminology fiqih akad diartikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak  syariat. [2] Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi ...
Post a Comment
Read more